Ujian Nasional Kisruh, BPK Periksa Pejabat Kemendikbud
Posted: 25/04/2013 15:55
Liputan6.com, Jakarta : Kisruh penyelenggaraan Ujian Nasional (UN) Tahun 2013 yang dibiayai anggaran sebesar Rp 644,25 miliar, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bakal memeriksa pejabat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) pada pekan depan.
"Kami telah menjadwalkan untuk meminta keterangan pejabat terkait mengenai kontrak pengadaan dan distribusi soal UN di minggu depan," tutur Anggota BPK, Rizal Djalil kepada wartawan saat paparan pemeriksaan BPK atas penyelenggaraan UN 2012-2013, Jakarta, Kamis (25/4/2013).
Dia bilang tim pemeriksa yang ditugaskan untuk menggali informasi terkait UN sebelumnya telah meminta waktu kepada pejabat Kemendikbud, namun keterangan belum dapat diberikan lantaran para petinggi tersebut tengah berkonsentrasi mengatasi keterlambatan penyelenggaraan UN tingkat SMP dan SMA.
Sayangnya pejabat yang bakal diperiksa BPK, menurut Rizal bukanlah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhammad Nuh.
"Kami akan audit dulu-lah, belum sampai tahap pemanggilan Menteri. Kalau untuk pejabat yang akan diperiksa, nanti diungkapkan setelah hasil diperoleh," ujarnya.
Berdasarkan catatan BPK, Rizal menyebut, anggaran yang digelontorkan untuk penggandaan atau percetakan dan distribusi bahan soal UN tingkat SMP dan SMA sebesar Rp 120,60 miliar. Sedangkan alokasi anggaran bagi tingkat SD sebesar Rp 85,58 miliar.
"Anggaran tersebut berasal dari total anggaran UN tahun ini sebanyak Rp 644,25 miliar. Terdiri dari dana UN tingkat SMP dan SMA sebesar Rp 515,50 miliar, dan tingkat SD sebesar Rp 127,96 miliar," jelas dia.
Hasil dari pemeriksaan yang akan dipublikasikan oleh BPK, sambungnya tidak akan mengganggu jalannya pelaksanaan UN tingkat SD yang bakal digelar awal Mei ini.
"Kami tidak akan menunggu sampai habis akhir anggaran 2013, karena yang kami periksa adalah UN 2012 serta pelaksanaan UN tahun ini. Jadi nanti kami akan melaporkan hasil pemeriksaan selengkap-lengkapnya," tukas Rizal.(Fik/Ndw)
"Kami telah menjadwalkan untuk meminta keterangan pejabat terkait mengenai kontrak pengadaan dan distribusi soal UN di minggu depan," tutur Anggota BPK, Rizal Djalil kepada wartawan saat paparan pemeriksaan BPK atas penyelenggaraan UN 2012-2013, Jakarta, Kamis (25/4/2013).
Dia bilang tim pemeriksa yang ditugaskan untuk menggali informasi terkait UN sebelumnya telah meminta waktu kepada pejabat Kemendikbud, namun keterangan belum dapat diberikan lantaran para petinggi tersebut tengah berkonsentrasi mengatasi keterlambatan penyelenggaraan UN tingkat SMP dan SMA.
Sayangnya pejabat yang bakal diperiksa BPK, menurut Rizal bukanlah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhammad Nuh.
"Kami akan audit dulu-lah, belum sampai tahap pemanggilan Menteri. Kalau untuk pejabat yang akan diperiksa, nanti diungkapkan setelah hasil diperoleh," ujarnya.
Berdasarkan catatan BPK, Rizal menyebut, anggaran yang digelontorkan untuk penggandaan atau percetakan dan distribusi bahan soal UN tingkat SMP dan SMA sebesar Rp 120,60 miliar. Sedangkan alokasi anggaran bagi tingkat SD sebesar Rp 85,58 miliar.
"Anggaran tersebut berasal dari total anggaran UN tahun ini sebanyak Rp 644,25 miliar. Terdiri dari dana UN tingkat SMP dan SMA sebesar Rp 515,50 miliar, dan tingkat SD sebesar Rp 127,96 miliar," jelas dia.
Hasil dari pemeriksaan yang akan dipublikasikan oleh BPK, sambungnya tidak akan mengganggu jalannya pelaksanaan UN tingkat SD yang bakal digelar awal Mei ini.
"Kami tidak akan menunggu sampai habis akhir anggaran 2013, karena yang kami periksa adalah UN 2012 serta pelaksanaan UN tahun ini. Jadi nanti kami akan melaporkan hasil pemeriksaan selengkap-lengkapnya," tukas Rizal.(Fik/Ndw)
0 komentar:
Posting Komentar